Secara umum, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) fungsi legislasi (fungsi
membuat peraturan perundang-undangan), 2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran)
dan 3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Dalam penelitian ini
fungsi dewan yang akan dibahas adalah fungsi pengawasan anggaran. Permasalahannya adalah
apakah dalam melaksanakan fungsi pengawasan lebih disebabkan pengetahuan dewan tentang
anggaran ataukah lebih disebabkan karena permasalahan lain. Disamping itu, apakah partisipasi
masyarakat dan transparansi kebijakan publik juga akan berpengaruh terhadap pengawasan
anggaran yang dilakukan oleh dewan. Dari hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk
menguji kekonsistenan penelitian tentang pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran
terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderator partisipasi masyarakat dan
transparansi kebijakan publik dan menguji kembali pengaruh pengetahuan dewan tentang
anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderator partisipasi
masyarakat dan transparansi kebijakan publik di tempat yang berbeda yaitu Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengetahuan dewan
tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah,
partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah,
transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan
daerah, partisipasi masyarakat memoderasi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran
terhadap pengawasan keuangan daerah, dan transparansi kebijakan publik tidak memoderasi
pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.