Investasi merupakan hal yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional. Investasi di daerah juga tidak kalah penting untuk meningkatkan ekonomi
di daerah. Dalam melaksanakan investasi diperlukan izin untuk memberikan
kepastian hukum. Judul penulisan hukum ini adalah kebijakan Pemerintah Daerah
Provinsi Bali dalam memberikan izin investasi di Wilayah Sarbagita (Denpasar,
Badung, Gianyar, dan Tabanan). Persoalan yang diteliti berikaitan dengan perizinan
investasi di kawasan metropolitan Sarbagita. Tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah mengetahui kebijakan pemerintah dalam memberikan izin
investasi di Wilayah Sarbagita. Penulisan hukum ini menggunakan metode hukum
normatif, yakni berfokus pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan.
Data yang digunakan diperoleh dari wawancara narasumber, peraturan perundangundangan,
buku,
dan
sumber
informasi
lain.
Hasil
penelitian
yang
diperoleh
yaitu

terdapat
kebijakan
yang
telah
dibuat
oleh
Pemerintah
Provinsi
Bali
yakni
melalui

Peraturan

Gubernur Provinsi Bali Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Penanam
Modal. Melalui kebijakan ini terdapat peningkatan realisasi investasi pada wilayah
Sarbagita. Terutama pada Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kota
Denpasar