Penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk mengetahui mengapa dalam
pengaturan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali menggunakan
Peraturan Perundang-undangan berupa Peraturan Gubernur serta untuk mengetahui
bagaimana pengaturan mengenai Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas
Bali melindungi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat di Bali. Manfaat
yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai perkembangan dalam bidang
Ilmu Hukum khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara dalam kaitannya
Peraturan dan/atau Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Normatif Yuridis
yaitu Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan buku,
pendapat para ahli, serta narasumber sebagai bahan hukum sekunder. Hasil dari
penelitian menunjukan bahwa penggunaan Peraturan Gubernur dalam pengaturan
mengenai Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yaitu karena Gubernur
sebagai Kepala Daerah memiliki kewenangan dalam membentuk suatu Peraturan
Perundang-undangan berupa Peraturan Gubernur serta dalam rangka melestarikan
dan melindungi nilai-nilai budaya yang ada secara turun-temurun didalam
masyarakat Bali. Dengan dibentuknya Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020
Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dapat
melindungi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat di Bali.