Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan jaminan persamaan hak bagi
penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum melalui pemenuhan hak
aksesibilitas fisik dalam proses peradilan guna mewujudkan pengadilan inklusif
yang fair bagi penyandang disabilitas. Ketentuan tersebut diakomodir dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak bagi
Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Realitanya, masih banyak
penyandang disabilitas yang belum dapat menjangkau proses peradilan di
pengadilan lantaran tidak tersedianya sarana dan prasarana guna memfasilitasi
kebutuhan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang
bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemenuhan hak aksesibilitas
fisik serta hambatan dalam upaya mewujudkan aksesibilitas di Pengadilan Negeri
Wonosari yang didasarkan pada checklist indikator dan ketentuan normatif.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode analisis data
kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, Pengadilan Negeri Wonosari
belum sepenuhnya mengakomodir pemenuhan hak aksesibilitas fisik. Berdasarkan
hasil wawancara, hambatan dalam mewujudkan aksesibilitas fisik lantaran
terbatasnya ketersediaan anggaran dan belum adanya pedoman teknis yang sudah
sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas di lingkungan
pengadilan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan aksesibilitas fisik perlu adanya
dukungan kebijakan yang mumpuni dari pihak pengadilan dan pemerintah.