Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klaster kondisi keuangan pemerintah
daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, penelitian ini
menghubungkan kondisi keuangan dengan persentase kemiskinan sehingga dapat
dideskripsikan hubungan antara kondisi keuangan dengan kemiskinan. Penelitian
ini menggunakan metode desktriptif untuk menjelaskan data dan analisis penelitian.
Data laporan keuangan pemerintah daerah berupa laporan neraca dan realisasi
anggaran diolah dengan indeksasi rasio solvabilitas anggaran, solvabilitas layanan,
dan kemandirian keuangan. Berikutnya hasil indeksasi tersebut dihubungkan
dengan persentase kemiskinan sehingga diperoleh klaster-klaster daerah. Hasil dari
penelitian ini adalah rasio solvabilitas cukup baik karena telah> 1,0. Rasio
solvabilitas layanan menunjukkan timpang, yaitu wilayah kabupaten rasio rendah
dan wilayah kota rasio tinggi. Selain itu, rasio solvabilitas layanan juga kurang
memadai pada sisi belanja modal yang sangat rendah. Rasio kemandirian keuangan
menunjukkan hasil yang sangat rendah karena 23 kabupaten/kota berada dibawah
25% sedangkan Kota Makassar menjadi satu-satunya yang memiliki kemandirian
keuangan rendah yaitu 36,2%. Rasio solvabilitas anggaran dapat mendukung
kebijakan pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat pada rasio solvabilitas anggaran
rendah yang mampu menekan angka kemiskinan. Pemerintah daerah telah cukup
berhasil menekan kemiskinan dengan rasio solvabilitas layanan. Pemerintah daerah
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan mampu menekan angka kemiskinan
meskipun dengan kemandirian keuangan yang rendah.