Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan pajak penerangan jalan bagi penyediaan penerangan jalan umum di Kabupaten Indragiri Hilir. Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Penelitian hukum normative ini menggunakan data sekunder dari peraturan dan keterangan dari narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan pemungutan dan mengelola hasil pajak Penerangan Jalan untuk pemenuhan kebutuhan
masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan beberapa cara, yakni dengan membuat regulasi, inovasi, perjanjian kerjasama dan turun langsung ke lapangan. Pengenaan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan
berdasar Peraturan Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Penerangan Jalan umum tersebut bisa terpenuhi.