Kemerdekaan untuk berpendapat merupakan salah satu bagian dari Hak
Asasi Manusia (HAM). Hak ini dijamin dalam Universal Declaration of Human
Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB). Implementasi dari kebebasan berpendapat juga berpengaruh
terhadap dunia Pers Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan
demokrasi wajib mengatur dan melindungi wartawan saat melakukan aktivitas
jurnalistiknya melalui UU No. 40 Tahun 1999. Pers berfungsi sebagai media
informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol sosial. Selain itu, Pers juga berfungsi
sebagai anjing penjaga (watchdog) dan hak-hak perorangan warga negara. Indeks
Kebebasan Pers (IKP) 2020 menunjukkan Indonesia berada di posisi 119 dari 180
negara. Tingginya angka kasus kekerasan terhadap wartawan turut mencederai
kebebasan pers di Indonesia. Mulai dari tahun 2006 sampai dengan September 2020
terdapat 785 laporan kasus kekerasan yang masuk. Mulai dari kekerasan fisik,
penghancuran alat atau hasil data peliputan, ancaman kekerasan ataupun teror
meyakinkan bahwa walaupun kebebasan pers di Indonesia sudah diberi jaminan
oleh konstitusi dan Undang-Undang, aktivitas jurnalistik masih dapat dihalangi.
Dari 34 provinsi di Indonesia, Papua masih berada di posisi terendah IKP tahun
2019. Skor Papua terletak pada angka 66,56 alias 'agak bebas' ataupun satu
tingkatan di atas 'kurang bebas'. Pada tahun 2020 skor Papua mengalami kenaikan
menjadi 70,42, namun tidak mengubah posisi untuk naik ke atas. Kategori ini tidak
terlepas dari suasana sosial, politik, dan keamanan di Papua yang masih tergolong
ke dalam kelompok rawan. Rendahnya kebebasan pers di Papua didukung dengan
sulitnya akses untuk melakukan peliputan. Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi
Papua juga berperan menjadi basis media di Papua. Berdasarkan kasus-kasus yang
terjadi dan wilayah-wilayah terpencil di Papua, terkhususnya Jayapura, menjadikan
tantangan tersendiri bagi para wartawan dalam menyajikan berita dan informasi
yang kredibel kepada masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebebasan pers
dengan kredibilitas pemberitaan di Jayapura. Jenis penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Sampel dari penelitian ini adalah
viii
masyarakat di Kota Jayapura yang berumur 19 sampai dengan 45 tahun, berasal
atau berdomisili di Kota Jayapura, pernah mengakses dan mengikuti perkembangan
berita tentang Papua dan minimal pendidikan sedang menempuh S1 yang berjumlah
100 orang. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kuesioner dengan jumlah pertanyaan sebanyak 38, yang telah diuji baik validitas
maupun reliabilitasnya. Analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi
pearson product moment untuk mengetahui hubungan antar variabel.
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Terdapat hubungan antara kebebasan
pers dengan kredibilitas pemberitaan di Jayapura, serta kedua variabel ini
berkolerasi positif; (2) Variabel kebebasan pers pada penelitian ini berada pada
kategori sedang; (3) Variabel kredibilitas pemberitaan di Jayapura pada penelitian
ini berada pada tingkat yang tinggi.
Saran dari penulis terkait penelitian ini adalah lebih meningkatkan
pencarian dan penggunaan studi yang lebih beragam terkait dimensi pada teori
kebebasan pers, karena kebebasan pers di Indonesia terutama daerah rawan konflik
dan kredibilitas pemberitaan dapat selalu diteliti untuk memperkaya kajian ilmu
komunikasi. Akademisi, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk
meningkatkan kebebasan pers agar kredibilitas pemberitaan yang diterima
masyarakat baik.