Konsep pembangunan ekonomi konvensional semakin mendapatkan kritik dari
masyarakat global. Konsep ini dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi
masyarakat dan lingkungan saat ini. Karena dinamika ini, semakin dirasakan
tuntutan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan perspektif ke arah
pembangunan berkelanjutan ini membutuhkan penyesuaian peraturan perundangundangan,

sehingga hukum dapat tetap relevan dan mendukung pencapaian
pembangunan berkelanjutan. Penyesuaian peraturan hukum untuk mencapai tujuan
yang ingin dicapai oleh masyarakat dikenal dengan istilah politik hukum.

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan membutuhkan kontribusi aktif dari
semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta. Bisnis sebagai bagian
penting dari pembangunan memegang peranan penting dalam pembangunan
berkelanjutan, salah satunya dalam kontribusinya bagi masyarakat dan lingkungan
yang biasa dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Namun, regulasi TJSL Indonesia saat ini masih tersebar di berbagai undang-undang
yang menyebabkan implementasi TJSL menjadi tidak efektif. Proses pembuatan
undang-undang yang secara spesifik mengatur TJSL juga menghadapi masih
menghadapi banyak tantangan.

Tujuan pertama penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hubungan dan
keselarasan regulasi TJSL di Indonesia dengan prinsip pembangunan
berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, dilakukan analisa terhadap nilai-nilai
dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur TJSL dengan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan indikator pencapaian
pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan analisa yang dilakukan, dipahami bahwa
pada umumnya regulasi TJSL saat ini telah sejalan dengan prinsip pembangunan
berkelanjutan. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya nilai dalam TPB yang
terkandung dalam regulasi TJSL.

Tujuan kedua adalah untuk menjelaskan bagaimana peraturan perundang-undangan
TJSL seharusnya beradaptasi agar dapat menjawab tantangan pembangunan
berkelanjutan. Berdasarkan analisa terhadap Rancangan Undang-Undang
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (RUU TJSP), kesamaan nilai yang dimiliki
RUU dengan konsep pembangunan berkelanjutan menunjukkan telah
digunakannya pertimbangan pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan RUU.
Namun demikian, RUU TJSP belum secara spesifik mengatur beberapa aspek
penting dalam TJSL yang diperlukan untuk mempertemukan berbagai kepentingan
dari pemangku kepentingan pelaksanaan TJSL. Hal-hal tersebut penting untuk
diatur agar pengaturan TJSL dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan
sehingga implementasi TJSL dapat dilakukan secara efektif.