Tesis ini berjudul “Problematika Penentuan Biaya Eksekusi Dalam Perkara
Pemutusan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial” tesis dengan
judul tersebut bertujuan mengetahui dan mengkaji penentuan biaya eksekusi
putusan Pengadilan dalam perkara pemutusan hubungan kerja di Pengadilan
Hubungan Industrial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan
menggunakan pendekatan politik hukum. Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan
wawancara. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis
dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berfikir deduktif
digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori yang digunakan sebagai pisau
analisis dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan konsep perlindungan
hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa penentuan biaya eksekusi PHI
merujuk pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan
Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Nomor: W13.U1/4246/HK.
02/VII/2019, Secara Atributif Ketua Pengadilan diberikan kewenangan dalam
pembuatan SK berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2012
Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Adapun
parameter penentuan biaya yang tercantum dalam SK berdasarkan informasi
/masukan dari yang melaksanakan SK terdahulu. Selain itu penentuannya
bergantung pada lokasi dan obyek yang akan dieksekusi seperti halnya jarak
tempuh obyek eksekusi, besar kecilnya obyek serta situasi lokasi yang akan
dieksekusi.