Pandemi Covid-19 menyebabkan terganggunya aktifitas lembaga peradilan maupun para
pencari keadilan khususnya di Pengadilan Negeri Ngabang, Kabupaten Landak. Dalam rangka
pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia dan di lembaga peradilan, diterapkan
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan
di Pengadilan secara elektronik adalah untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan
biaya ringan pada saat terjadinya Pandemi Covid-19. Pada awal tahun 2021 Pengadilan Negeri
Ngabang mulai menerapkan sistem administrasi perkara dan persidangan secara online, tetapi
dalam pelaksanaannya masih belum dapat berjalan dengan maksimal. Adapun tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji upaya Pengadilan Negeri Ngabang dalam
menghadapi kendala E-Court di saat Covid-19 ditinjau berdasarkan Asas Peradilan Sederhana,
Cepat, dan Biaya Ringan dengan menggunakan kerangka penelitian hukum secara empiris.
Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus tentang Penerapan E-Court di saat Covid-19
di Pengadilan Negeri Ngabang, Kalimantan Barat: Problem dan Solusi berdasarkan Asas
Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Pengolahan data dan analisis hukum dilakukan secara
Induktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan upaya atau strategi Pengadilan Negeri
Ngabang dalam menghadapi kendala E-Court di saat Covid-19 ditinjau berdasarkan Asas
Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, adapun upaya atau strategi yang akan dilakukan
Pengadilan Negeri Ngabang, antara lain: melakukan sosialisasi terhadap penerapan sistem ecourt
khususnya di Kabupaten Landak; meningkatan sarana serta fasilitas penunjang dalam
penerapan sistem e-court di Pengadilan Negeri Ngabang; serta menyempurnakan manajemen
perkara di Pengadilan Negeri Ngabang.