Pembangunan hukum di bidang investasi merupakan pekerjaan bersama
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena mempunyai tanggung jawab
untuk mewujudkan suatu budaya hukum dan budaya ekonomi yang ideal. Hal ini
dikarenakan perlu adanya hukum positif yang terekontruksi dengan cita Negara
sehingga menjadi sebuah sistem hukum yang efektif dan berdaya saing. Penerapan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Ende dalam
rangka reformasi birokrasi untuk memudahkan alur proses pengurusan izin investasi
nyatanya masih mengalami berbagai hambatan, selin itu pembagian kewenangan
antara pemerintah baik pusat, propinsi dan kabupaten atau kota dalam urusan izin
penanaman modal juga belum terpola dengan baik. Penelitian ini adalah penelitian
hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual. Metode penguumpulan
data yang digunakan yaitu wawancara dan studi pustaka. Metode analisis dilakukan
dengan mengumpulkan data, mengakualifikasikan, serta menghubungkan dengan
teori yang berkaitan kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasil analisis.
Hasil penelitian menunjukan hambatan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Kabupaten Ende oleh karena minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia,
sarana prasarana yang belum memadai, kurangnya anggaran dan belum terlaksananya
daya promosi yang promotif dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif.
Persolan tersebut dibuktikan melalui tingkat kepuasan masyarakat kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende yang
cenderung mengalami penurunan untuk beberapa tahun dan tidak stabilnya jumlah
pengurusan izin berdasarkan target pada wilayah tersebut. Di samping itu pembagian
kewenangan pengurusan izin juga belum memenuhi spirit otonomi daerah sehingga
masih adanya intervensi oleh pemerintah pusat dan propinsi dalam urusan izin
terutama di wilayah Kabupaten Ende. Hal ini tentunya akan berdampak serius kepada
investor atau pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Ende yang
muaranya pada menurunnya jumlah pengururusan izin usaha yang berdampak pada
ekonomi masyarakat di daerah. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan kualitas
pelayanan publik disatu sisi dan pembenahan pembagian kewenangan pengurusan
izin penanaman modal di sisi lain untuk menciptakan suatu kepastian hukum