Kualitas pelayanan publik dapat terlihat dari kinerja instansi pemerintah dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Persoalan yang kemudian timbul terkait
hal ini terletak pada kinerja instansi sesuai dengan tugas dan wewenangnya masingmasing.
Salah satunya adalah pada instansi yang mengurusi administrasi
kependudukan. Sering terjadi persoalan dikarenakan ketidakjelasan syarat, prosedur
dan jangka waktu pembuatan data kependudukan. Metode dalam penelitian ini yaitu
menggunakan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait. Masalah yang
timbul terkait pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Halmahera utara
yaitu sarana prasarana yang kurang memadai. Sarana prasarana yang kurang memadai
menyebabkan semua pengurusan administrasi kependudukan dilakukan hanya di Kota
Tobelo sebagai ibu kota kabupaten. Pegawai yang melakukan pelayanan juga sangat
terbatas yaitu hanya 31 petugas yang melayani sekitar lebih dari 100.000 penduduk,
dan hanya terdapat dua alat yang berfungsi untuk melakukan pembuatan E-KTP.
Selain sarana prasarana yang kurang memadai, faktor penghambat pelayanan
administrasi kependudukan di Kabupaten Halmahera Utara juga dikarenakan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas,
serta partisipasi masyarakat yang minim dalam menopang peningkatan kualitas
pelayanan publik. Pentingnya kebijakan publik dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara diperlukan agar
kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik. Dinas terkait harus menyiapkan dan
memberikan pelatihan kepada para petugas pelayanan sehingga baik dari segi kuantitas
maupun kualitas para petugas pelayanan mampu memberikan kepuasan kepada
masyarakat. Peran serta partisipasi aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam
memberikan saran dan kritik kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Halmahera Utara yang diharapkan berdampak pada pelayanan publik yang
lebih optimal.