Tesis ini berjudul “Kajian Proses Penyidikan Terhadap Kurator Dalam Kepailitan”.
Tesis dengan judul tersebut bertujuan mengetahui dan mengkaji proses penyidikan
terhadap kurator mendukung tujuan kepailitan dan mengetahui dan mengkaji
perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada kurator.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundangundangan

dan pendekatan kasus. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri
atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data
menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses
berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori kepastian hukum
dan teori penegakan hukum adalah teori yang digunakan untuk menganalisis dalam
mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses
penyidikan yang dilakukan terhadap kurator dapat menghambat proses kepailitan
sehingga tujuan kepailitan bisa saja tidak dapat dicapai. Sebab pada saat kurator
dilaporkan dalam menjalankan tugasnya maka kurator tidak dapat melaksanakan
tugasnya secara baik untuk mengurus dan mengelola harta pailit karena harus
dihadapkan dengan laporan dan pemeriksaan oleh penyidik, bahkan apabila kurator
tersebut ditahan maka ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dan Undang-Undang
No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU kurang memberikan perlindungan
hukum kepada kurator pada saat menjalankan tugasnya. Padahal kurator bertindak
sesuai dengan amanat yang diberikan yaitu mengamankan harta pailit. Tidak
adanya jaminan kepastian atau perlindungan terhadap kurator ini yang
menyebabkan profesi kurator sangat rentan dengan kriminalisasi.