Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji politik
hukum serta kendala - kendala dan upaya untuk menyelesaikan kendala - kendala
dalam penyusunan PERDA DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan, salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah. Oleh
karenanya, hal itu juga menimbulkan akibat hukum terhadap perubahan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta maka telah dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.