Tanah sumber kehidupan bagi setiap manusia, dalam hal ini tanah dapat dimiliki
secara individu maupun kelompok. Tanah yang berada di masyarakat hukum adat disebut
Tanah Ulayat. Masyarakat adat Dayak, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sangat
menjunjung tinggi tanah adat. Tanah adat masih diakui secara jelas baik itu oleh negara
maupun masyarakat pada umumnya. Di Kalimantan Tengah memiliki Lembaga adat
Kedamangan sebagai suatu pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat Dayak.
Lembaga Adat Kedamangan salah satunya berperan dalam penyelesaian sengketa
tanah adat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Peran Lembaga adat Kedamangan dan
Mantir adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat sangatlah penting. Peraturan Daerah
Kalimantan Tengah nomor 16 tahun 2008 tentang kelembagaan adat Dayak di Kalimantan
Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah
Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Kalimantan Tengah merupakan bukti keseriusan
Pemerintah Daerah dalam rangka melibatkan lembaga adat kedamangan sebagai partner
Pemerintah Daerah terutama dalam penyelesaian sengketa tanah adat.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan Pendekatan Sosiologi Hukum
dengan mengkaji melalui Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan serta Teori Musyawarah
Mufakat menurut hukum adat. Penelitian ini juga menggunakan Asas Kepastian Hukum dan
Asas Keadilan terkait keputusan yang dikeluarkan Lembaga adat Kedamangan dan Mantir
adat.
Peran Lembaga adat Kedamangan dan Mantir adat dalam penyelesaian sengketa tanah
adat di Palangkaraya merupakan pokok dari tulisan ini. Putusan yang dilakukan oleh
Lembaga Kedamangan dan Mantir adat ini dirasa mampu memberikan keadilan dan
kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Sehingga sampai saat ini Lembaga
Kedamangan di Kalimantan Tengah masih berperan penting bagi masyarakat Dayak.