FATEM, ANANDA DIAN TIFANO (2019) POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM RUMUSAN PASAL 484 RUU KUHP (KONSEP 2017) DAN POTENSI KRIMINALISASI YANG BERLEBIHAN. S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.
15 52 02426_0.pdf
Download (454kB) | Preview
15 52 02426_1.pdf
Download (369kB) | Preview
15 52 02426_2.pdf
Download (474kB) | Preview
![[thumbnail of 15 52 02426_3.pdf]](https://repository.uajy.ac.id/style/images/fileicons/text.png "15 52 02426_3.pdf")
Text
15 52 02426_3.pdf
Restricted to Registered users only
Download (203kB)
Text
15 52 02426_4.pdf
Restricted to Registered users only
Download (581kB)
15 52 02426_5.pdf
Download (282kB) | Preview
Abstract
Tesis ini berjudul “Politik Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana
Perzinahan dalam Rumusan Pasal 484 RUU KUHP dan Potensi Kriminalisasi
yang Berlebihan”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan menemukan penyebab
terjadinya potensi over-kriminalisasi pada Pasal 484 RUU KUHP dan
mengusulkan perumusan Pasal 484 RUU KUHP agar tidak menjadi penyebab
over-kriminalisasi di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif
dengan pendekatan politik hukum. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri
atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data
menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses
berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori kebijakan hukum
pidana digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa rumusan Pasal 484 ayat (1) huruf e dan ayat
(2) berpotensi menimbulkan overcriminalization dikarenakan dalam rumusan
Pasal tersebut mengandung makna yang multitafsir. Oleh sebab itu dalam
rumusan Pasal 484 ayat (1) huruf e dan ayat (2) perlu dirumuskan ulang, melalui
proses kebijakan hukum pidana dengan pertimbangan bahwa penggunaan hukum
pidana memperhatikan tujuan pembangunan nasional, memperhatikan prinsip
biaya dan hasil, perbuatan yang ditanggulangi dengan hukum pidana harus
merupakan perbuatan yang dikehendaki, dan memperhatikan kapasitas/daya kerja
penegak hukum.
| Item Type: | Thesis (S2) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Over-Kriminalisasi, Perzinahan, dan Kebijakan Hukum Pidana |
| Subjects: | Magister Ilmu Hukum > Litigasi |
| Divisions: | Pasca Sarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Editor UAJY |
| Date Deposited: | 16 Nov 2021 06:42 |
| Last Modified: | 16 Nov 2021 06:42 |
| URI: | https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/25328 |
Actions (login required)
- View Item
