Penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui: Peranan DPRD Kabupaten Ketapang
dalam fungsi pengawasan; (1) Hubungan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan
hutan dan hasil hutan; retribusi ijin pengelolaan hutan dan hasil hutan: (2) Kendala – kendala
yang dihadapi DPRD Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Ketapang
sehubungan dengan kebijakan pengelolaan hutan dan hasil hutan berupa retribusi ijin
pengelolaan hutan dan hasil hutan digunakan tolok ukur : (1) Peninjauan lapangan dan rapat
dengar pendapat yang dilakukan DPRD Kabupaten Ketapang bersama eksekutif dan masyarakat;
(2) Kenaikan penerimaan retribusi kehutanan terhadap pendapatan asli daerah dengan
menggunakan indikator pengukur :
a. Perkembangan realisasi retribusi pengelolaan hutan dan hasil hutan dari tahun 2005/2006-
2009/2010.
b. Realisasi penerimaan retribusi kehutanan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten
Ketapang.
Dari data penelitian yang ada ternyata bahwa : ‘‘ Pelaksanaan dalampengwasan dapat
menjadi upaya bagi DPRD Kabupaten Ketapang” untuk meningkatkan penerimaan rertibusi
kehutanan sebagai salah satu pendapatan asli daerah dari penerimaan retribusi daerah. Upaya
yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Ketapang yaitu : (1) Mengadakan pengawasan terhadap
efektifitas pemungutan retribusi kehutanan dalam hal ini pengelolaan hutan dan hasil huitan; (2)
Melakukan peninjauan lapangan dan rapat dengan pendapat bersama eksekutif dan masyarakat
dalam rangka menjaring informasi, sebagai persiapan menyusun target retribusi kehutanan.