Hak memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi merupakan hak yang harus
diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, oleh karena itu hak memperoleh
pekerjaan juga merupakan hak yang harus diterima oleh masyarakat penyandang
disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan diatur
oleh Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang
Ketenagakerjaan. Di Kabupaten Klaten diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak
Penyandang Disabilitas, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten
Klaten sudah berusaha menjamin hak-hak penyandang disabilitas agar sama dengan
masyarakat Kabupaten Klaten yang lain. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum empiris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten
Klaten khususnya dalam memperoleh pekerjaan. Hasil penelitian dan pembahasan
menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas
dalam memperoleh pekerjaan dijamin dengan beberapa hak yaitu memiliki
kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan; memperoleh upah yang sama
dengan yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan yang sama;
mendapat kesempatan untuk mengikuti keterampilan kerja baik yang
diselenggarakan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta; menjalani proses
rekrutmen tenaga kerja khusus penyandang disabilitas; memperoleh informasi
mengenai lapangan kerja untuk penyandang disabilitas; dan mendapat perlindungan
hukum berupa sanksi pidana dan pengawasan dari pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah. Pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten
juga menunjukkan bahwa ada hak sudah terpenuhi dan ada hak yang belum
terpenuhi. Hak penyandang disabilitas yang sudah terpenuhi adalah hak
memperoleh upah yang sama dengan pekerja yang bukan penyandang disabilitas
dalam jenis pekerjaan yang sama, hak berkesempatan mengikuti pelatihan kerja
untuk mengembangkan keterampilan, memperoleh informasi dan jaminan
informasi mengenai lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas, dan
perlindungan hukum berupa sanksi pidana bagi pihak yang menghalang-halangi
penyandang disabilitas dalam memperoleh haknya.