Upaya untuk meningkatkan tata kelola yang baik (Good Governance)
serta sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
menerapkan sistem transaksi non tunai dan bekerjasama dengan Bank BPD.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses implementasi sistem transaksi
non tunai terhadap pengelolaan keuangan daerah.Kemudian untuk mengetahui
implementasi sistem transaksi non tunai dalam mewujudkan prinsip good
governance yaitu akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data dalam
penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer
diperoleh dengan wawancara langsung kepada pihak yang berkompeten di Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Bantul. Data sekunder digunakan untuk mendukung
data primer berupa materi dan arsip data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara,
dokumentasi dan observasi.
Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sistem transaksi non tunai di
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dilakukan bertahap sesuai
dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul. Proses pelaksanaan transaksi non
tunai di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul lebih efisien,
transparan dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan tata kelola pemerintah.
Adanya penerapan transaksi non tunai dapat mengurangi tindak kejahatan. Akan
tetapi, terdapat kendala yang dihadapi sumber daya manusia dalam menerapkan
sistem transaksi non tunai yaitu merasa kesulitan dalam melakukan pencairan
dana dan belum bisa dilakukan untuk retribusi yang nominalnya kecil.