Rezim ekonomi lama yang mendasarkan pada penggunaan informasi fisik sudah
mulai berubah ke arah rezim ekonomi baru yang menggunakan informasi dalam
bentuk digital. Ekonomi digital di Indonesia diproyeksikan akan bertumbuh dengan
kecepatan yang sangat tinggi. Walaupun begitu, pemerintah dipandang masih belum
merespon dengan cukup baik atas muncul dan berkembangnya ekonomi digital
terutama yang berkaitan dengan penerimaan pajak dari sektor tersebut. Oleh karena
itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa
faktor-faktor yang dapat mendorong dan menghambat pemungutan pajak digital
berdasarkan PMK no 48/PMK.03/2020.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskritif di mana data yang
digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder
yang diperoleh dari studi pustaka terkait pemungutan PPN digital.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong pemungutan pajak
digital adalah munculnya objek pajak baru yaitu ekonomi digital yang belum dipajaki,
kesetaraan antara perdagang konvensional dengan PMSE, dan peningkatan transaksi
digital akibat pandemi Covid-19. Sedangkan faktor yang menghambat pemungutan
pajak digital adalah adanya International Courtesy, tidak ada kriteria kepatuhan
pemungut, tidak bisa mengidentifikasi pelanggan, belum ada pemeriksaan pajak, dan
adanya ancaman resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19.