Pemerintah Daerah membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai
wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan keuangan
pemerintah. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah bertujuan memberikan informasi kepada
masyarakat atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Informasi tersebut
digunakan untuk pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan publik. Dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus
memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat
dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara sistem pengendalian internal,
dan kepatuhan peraturan perundang-undangan sebagai variabel independen terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen.
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintah daerah yang bekerja di Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Kota Yogyakarta terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Inspektorat Daerah, 20 Dinas, Satpol PP, 4 Badan, Kantor Kesatuan Bangsa, dan 14 Kecamatan.
Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengambilan sampel menggunakan
teknik purposive sampling dan diperoleh 82 sampel. Teknik pengumpulan data untuk
mendapatkan data primer menggunakan teknik survey yang berupa penyebaran dan pengisian
kuesioner. Metode analisis yang dilakukan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji
asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda.
Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa sistem
pengendalian internal, dan kepatuhan peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan
positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.