Pemerintah daerah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan
sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan keuangan juga merupakan suatu bentuk wujud dari
transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada pihak lain. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, laporan
keuangan pemerintah dikatakan berkualitas jika informasi tersebut relevan, andal,
dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh penerapan sistem informasi
akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi
informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan
keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Penelitian dilakukan
pada pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kebumen yaitu
kepala OPD, sekretariat dinas, sub bagian perencanaan dan keuangan serta staf
bagian keuangan yang pernah menyusun laporan keuangan daerah/OPD. Alat
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.
Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi
keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah, sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan
kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah.