Pelaksanaan desentralisasi pada otonomi daerah menyebabkan
permasalahan politik dinasti. Penelitian ini bertujuan untuk
memberikan bukti
empiris terkait perbedaan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah (pemda)
kabupaten/kota yang terlibat politik dinasti maupun tanpa politik dinasti. Kinerja
pemda pada penelitian diukur menggunakan EKPPD dan IPM. Sementara,
akuntabilitas diukur dengan opini BPK RI. Penelitian menggunakan data periode
2012-2017. Penelitian menggunakan matched sample dan dilakukan uji beda
Mann Whitney.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan EKPPD dan
IPM pada pemda kabupaten/kota yang terlibat politik dinasti dan tanpa politik
dinasti. Selain itu penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan
akuntabilitas antara pemda kabupaten/kota yang terlibat politik dinasti maupun
tanpa politik dinasti.