Pembangunan sedang dilakukan di berbagai daerah di seluruh Indonesia demi
peningkatan pembangunan nasional. Namun masih saja terdapat masalah seperti
pembangunan yang tidak merata antar wilayah desa dan kota. Sehingga untuk menguranginya
pemerintah melakukan pembangunan yang di mulai dari desa. Desa diberikan kesempatan
agar secara mandiri mengurus kegiatan pemerintahan dan diberikan bantuan dana untuk dapat
membantu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bantuan dana yang
diterima kemudian disebut dengan dana desa, yaitu dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) yang disediakan untuk desa yang diutamakan untuk proses kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Desa Tebuk termasuk desa yang mendapat
bantuan dana desa, namun pengelolan keuangan di Desa Tebuk masih terdapat permasalahan
di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana proses
pengelolaan keuangan desa di Desa Tebuk dan untuk mengetahui kesesuaian proses
pengelolaan keuangan desa di Desa Tebuk dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Data yang digunakan adalah data
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dan observasi.
Data sekunder diperoleh melalui metode dokumentasi penelusuran data-data di doukumen, buku, internet, laporan, dan lain-lain.
Hasil penelitian, secara garis besar menunjukan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun masih ada beberapa ketentuan yang belum sesuai. Pertama pada tahap perencanaan terjadi keterlambatan dalam penetapan APBDesa yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan aparat desa. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan juga mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan akhir realisasi kegiatan yang disebabkan oleh kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu,keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Hal ini disebabkan karena keterlambatan pencairan dana yang berakibat pada terlambatnya penyelesaiaan pekerjaan. pada tahap pertanggungjawaban juga mengalami