Peneliti dalam penelitiannya berusaha menemukan frame yang dipakai oleh SKH Kompas
dan kebijakan redaksi dalam pemberitaan mengenai pernyataan Mendagri tentang aspirasi
masyarakat Yogyakarta pendukung penetapan dalam sidang paripurna DPRD DIY.
Wacana pernyataan Mendagri menjadi menarik karena sebagai pejabat negara, Mendagri
kurang dapat mendengarkan aspirasi warga DIY pendukung penetapan Gubernur DIY. Dalam
pernyataannnya, Mendagri menilai aksi demo aksi ribuan warga yang tumpah ruah di halaman
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY yang menghendaki jabatan Gubernur dan Wakil
gubernur DIY hanya merupakan aksi sebagian kecil masyarakat Jogja. Inilah yang memunculkan
perdebatan dari kalangan masyarakat pendukung penetapan.
Peneliti mencoba menjawab melalui analisis pada dua level yaitu level teks dan level
konteks. Level teks dilakukan dengan melakukan analisis pada berita-berita yang terdapat dalam
pemberitaan SKH Kompas. Analisis level konteks dilakukan dengan wawancara dengan redaksi
SKH Kompas. Peneliti melakukan analisis teks dengan coding sheet perangkat framing Pan dan
Kosicki yang memuat struktur skriptural, tematis, sintaksis dan retoris. Keempat perangkat inilah
yang digunakan peneliti dalam melihat frame dari masing-masing berita yang dianalisis dan frame
SKH Kompas. Berdasarkan temuan skriptural dan kontekstual peneliti menemukan bahwa SKH
Kompas cenderung menonjolkan pemberitaan yang kurang mendukung pernyataan Mendagri
dengan mengangkat pendapat narasumber yang menganggap pernyataan Mendagri kurang
menghargai aspirasi warga DIY.
Pemberitaan yang dilakukan SKH Kompas terkait pemberitaan pernyataan Mendagri
mendukung rakyat karena berdasarkan motto Kompas yaitu “amanat hati nurani rakyat“ yaitu
disuarakannya suara rakyat. Meskipun dalam analisis konteks, redaksi SKH Kompas bersikap netral
pada pernyataan Mendagri dan menilai bahwa Sultan kurang dapat mengambil perannya yang
penting dalam memperjuangkan aspirasi warga DIY agar didengar oleh pemerintah pusat. Peneliti
melihat SKH Kompas mulai dari serangkaian proses penyeleksian berita hingga penonjolan berita
mengarahkan pada dukungan penetapan, sehingga dalam memuat pernyataan narasumber lebih
banyak memuat pernyataan yang menyalahkan dan kekecewaannya terhadap pernyataan Mendagri.