Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat mengalami masalah pengaturan spasial (tata ruang). Permasalahan yang timbul antara lain arus migrasi yang terus meningkat, kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan peruntukan lahan, lajunya pertumbuhan permukiman kumuh (Slump Area)
sehingga menyebabkan turunnya tingkat kenyamanan hidup dan kualitas lingkungan hidup. Menurut hasil sensus 2016, saat ini penduduk kota Bandung yang resmi memiliki KTP jumlahnya sekitar 2,5 juta jiwa, tetapi pada hari kerja
terjadi peningkatan menjadi 3-3,5 juta jiwa. Tingginya arus komuter ini menyebabkan persoalan transportasi sehingga menyebabkan polusi. Banyak penduduk yang memilih tinggal di pinggiran kota disebabkan oleh mahalnya harga rumah di pusat aktivitas kota Bandung. Oleh karena itu, pembangunan
rumah vertikal merupakan sebuah alternatif. Pemerintah Kota Bandung telah mendorong pengembangan hunian vertikal di Kota Bandung dengan skema apartemen rakyat.
Kampung Kota Tamansari, menjadi pengawal gagasan besar tersebut,namun prosedur yang diambil oleh pemerintah Kota Bandung mengakibatkan gesekan antara warga Tamansari dan aparat kepolisian. Banyaknya kerugian, dan korban jiwa yang berjatuhan mengakibatkan proyek tersebut diberhentikan.
Proposal Kampung Vertikal mencoba menjadi solusi untuk menjembatani kepentingan pemerintah Kota Bandung dan masyarakat Kampung Kota Tamansari.