Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan
Konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai pemberian
perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai
konsumen, contohnya mengenai perlindungan konsumen terhadap praktik jual
beli iPhone bekas. Praktik jual beli iPhone Bekas tersebut harus didasari oleh
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kesesuaian peraturan perundang-undangan terkait perlindungan
konsumen dengan praktik jual beli iPhone bekas antara konsumen dan pelaku
usaha iPhone bekas. Kemudian diteliti lebih lanjut mengenai kendala-kendala
yang dihadapi oleh konsumen dalam praktik jual beli ini, mengingat konsumen
harus menanggung risiko apabila iPhone bekas yang dibeli mengalami cacat
kerusakan padahal kerusakan pada iPhone bekas bisa disebabkan oleh kelalaian
pelaku usaha dalam mengecek kondisi barang sebelum iPhone bekas tersebut
dijual dan cacat tersembunyi yang dilakukan pelaku usaha iPhone bekas tersebut.
Penelitian ini dilakukan terhadap konsumen dan pelaku usaha iPhone
bekas di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang berfokus pada fakta
sosial dan yuridis normatif yang didasarkan pada tinjauan peraturan perundangundangan,

khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan
data sekunder dengan teknik pengambilan data random sampling (probality
sampling).
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa
praktik jual beli iPhone bekas di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman
terselenggara dengan dua cara, yaitu secara langsung (offline) dan melalui media
elektronik (online). Konsumen berada di posisi yang lemah dan memiliki risiko
kerugian yang lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha iPhone bekas.
Perlindungan hukum yang diberikan kepada Konsumen belum sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen khususnya mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha
serta larangan bagi pelaku usaha.