Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor: 20/PUU-XVII/2019
yang menetapkan; 1. KTP non-elektronik dan surat keterangan perekaman kartu tanda
penduduk elektronik diperbolehkan mencoblos, 2. pendaftaran DPTb diperpanjang
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara, dan 3. penghitungan suara
belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak
berakhirnya hari pemungutan suara. Pada tahun 2020 ini akan diadakan pilkada secara
serentak. Tetapi apakah putusan tersebut bisa diterapkan di pemilihan kepala daerah
2020 ? Karena putusan MK baik untuk mengurangi angka golput, apalagi ditengah
pandemi seperti ini mengurus sesuatu pun menjadi sulit. Metode penelitian yang
dipergunakan adalah normatif.
Dari penelitian yang dilakukan, hasil yang didapatkan, yaitu bahwa putusan
MK tidak diterapkan dalam pemilihan kepala daerah 2020. Dengan alasan putusan MK
dan pilkada 2020 memiliki payung hukum berbeda. Sehingga putusan MK tersebut
tidak bida diterapkan dalam pilkada 2020. Akan tetapi putusan MK tersebut bisa
diterapkan pada pilkada 2020. Karena dalam masa pandemi seperti sekarang ini
melakukan sesuatu hal pun menjadi sulit. Warga pun menjadi takut jika mengurus
sesuatu hal, karena takut terkena virus corona jika keluar rumah.
Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 tidak diterapkan dalam pilkada 2020, dengan
alasan bahwa putusan MK dengan pilkada 2020 memiliki payung hukum yang berbeda
dan saran yang dapat diberikan adalah menerapkan putusan MK no.1 dan no.2 dalam
pilkada 2020. Dikarenakan agar mempermudah warga Indonesia dalam mencoblos dan
dapat mengurangi angka golput di pilkada 2020. Karena dalam pilkada 2020
mengunakan konsep baru yaitu harus mematuhi protokol kesehatan, karena Indonesia
sekarang sedang mengalami pandemi virus covid-19. Oleh karena itu, mempersulit
juga dalam hal pengurusan dokumen dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
pilkada 2020.