KPU Bandar Lampung termasuk salah satu KPU Kabupaten/Kota yang bernaung di
bawah KPU Lampung (provinsi). KPU Bandar Lampung mempunyai tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan Pilkada. Berbagai kejanggalan terjadi menjelang Pilkada di Bandar Lampung,
mulai dari kelebihan cetak surat suara, perombakan PPK dan PPS secara mendadak, hingga DPT
yang tidak transparan. Kasus kelebihan cetak surat suara menjadi salah satu kasus yang baru
pertama kali terjadi di Bandar Lampung. Jumlah surat suara yang dicetak membengkak hingga
17% dari jumlah yang seharusnya.
Kasus kelebihan pencetakan surat suara terjadi karena kurangnya koordinasi antara
sekretariat KPU dan panitia lelang. Kasus ini membuat Ketua KPU Bandar Lampung merasa
terpojok dan melemparkan kesalahan pada pers karena merasa divonis dengan adanya
pemberitaan tersebut.
Pers atau media massa secara professional di dalam teori pers tanggung jawab sosial
memiliki kebebasan yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi penting, yaitu
berkewajiban memenuhi kebutuhan khalayak akan informasi secara benar, tepat, objektif, dan
seimbang. Bersama dengan hal itu, sama seperti yang tercantum dalam rumusan Komisi
Kebebasan Pers tentang ukuran pelaksanaan kegiatan pers.
Harian Umum Lampung Post sebagai surat kabar lokal terbesar dan terpopuler di
Lampung, cukup mampu menyajikan pemberitaan yang baik. Hasilnya, Harian Umum Lampung
Post dapat menyajikan berita yang tersusun atas fakta sosiologis dengan tipe liputan multi sisi
dan penyertaan narasumber yang relevan. Namun, pemberitaan tersebut akan semakin lebih baik
jika disajikan dengan memberikan gambaran semua pandangan tanpa mengarah pada salah satu
pihak saja, sehingga pemberitaan akan cenderung lebih seimbang.