Konstitusi Demokratik Timor Leste telah mengatur bahwa hubungan kekuasaan
Presiden dan Parlemen Nasional terletak pada fungsi kedua lembaga Negara yang sama-sama
sebagai pemegang kedaulatan Negara. Presiden diberikan tanggung jawab sebagai kepala
Negara untuk mengatur jalannya institusi-institusi penyelenggara Negara yang demokratis,
sementara Parlamen Nasional memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang tentang
hal-hal prinsipil menyangkut politik dalam dan luar negeri bangsa. Meskipun kekuasaan
Presiden dan Perlemen Nasional sama-sama sebagai pemegang kedaulatan Negara namun
Presiden diberikan kewenangan secara konstitusi untuk dapat mengangkat anggota
Pemerintah lainya dari unsur Perlemen Nasional atas usulan dari Perdana Menteri. Pada sisi
yang lain Perdana Menteri sudah mengusulkan sembilan orang anggota Pemerintah lainya
dari unsur anggota Perlemen Nasional untuk diangkat oleh Presiden namun hingga sampai
pada saat ini Presiden tidak mengangkat sembilan orang anggota Pemerintah lainya tersebut.
Metode penelitian yang digunakan bersifat penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam
penelitian ini adalah pendekatan politik hukum dan pendekatan ketatanegaraan, tipe penelitian
bersifat diskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara,
selanjutnya dianalisis melalui cara diskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan Presiden untuk tidak mengangkat
sembilan orang anggota Pemerintah lainya yang telah diusulkan oleh Perdana Menteri
tersebut tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional, implikasi dari tindakan Presiden
tersebut menyebabkan adanya hubungan kekuasaan Presiden dengan anggota Pemerintah
lainya dari unsur anggota Parlemen Nasional di Negara Republik Demokratik Timur Leste
tidak berjalan lancar. Dengan tidak diangkatnya sembilan orang anggota Pemerintah lainya
dari unsur anggota Parlemen Nasional tersebut dapat menyebabkan adanya kekosongan
jabatan serta pelaksanaan tugas anggota Pemerintah lainya dari anggota Parleman Nasional
tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Tindakan Presiden untuk tidak mengangkat
sembilan orang anggota Pemerintahan lainnya tersebut juga menyebabkan adanya
penyalaggunaan kekuasaan dan bertentangan dengan konstitusi RDTL. Dalam rangka untuk
mengatasi permasalahan hukum tersebut maka sangat penting dibentuk norma hukum yang
mengatur terkait sanksi hukum terhadap penyalanggunaan wewenang yang dilakukan oleh
Presiden.