Tesis ini berjudul “Kajian Politik Hukum Penunjukan Kuasa Pajak Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sleman)”. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji
implementasi, kendala, dan upaya mengatasi kendala penunjukan kuasa pajak pasca
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 63/PUU-XV/2017. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan
politik hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder dianalisis menggunakan metode analisis hukum. Prosedur bernalar deduktif
digunakan untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi penunjukan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
Nomor 63/PUU-XV/2017 adalah dikembalikan ke Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2011. Kendala yang dihadapi saat implementasi penunjukan kuasa pajak pasca
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 63/PUU-XV/2017 adalah terdapat
perbedaan penerapan peraturan yang dipakai fiscus sebagai dasar untuk menerima
atau menolak kuasa pajak. Berdasarkan analisis data menggunakan asas kepastian
hukum dan pendekatan politik hukum maka upaya untuk mengatasi kendala
implementasi penunjukan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
Nomor 63/PUU-XV/2017 adalah membuat pengaturan persyaratan penunjukkan
kuasa pajak secara rigid dan terperinci dalam wadah peraturan perundang-undangan
yang jelas dan tersendiri yaitu Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak, serta
harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perpajakan sehingga berdampak pada
sepemahaman aturan dari sisi Wajib Pajak maupun dari sisi fiscus.