Meningkatnya kebutuhan sektor ketenagalistrikan untuk mendukung upaya
peningkatan pertumbuhan ekonomi negara memerlukan percepatan pembangunan
infrastruktur ketenagalistrikan, baik pembangkit tenaga listrik maupun gardu induk dan
jaringan transmisi tenaga listrik. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan masuk
dalam kategori pembangunan untuk kepentingan umum. Pada pembangunan jaringan
transmisi tenaga listrik memerlukan lintasan ruang bebas dengan menggunakan tanah,
bangunan dan/atau tanaman yang ada di bawahnya secara tidak langsung. Akibatnya,
tanah, bangunan dan/atau tanaman di bawah lintasan jaringan transmisi akan berkurang
nilai ekonominya.
Pemerintah mengatur pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau
tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik melalui
peraturan perundag-undangan. Pemberian kompensasi sering menimbulkan
permasalahan, beberapa peristiwa bahkan berlanjut menjadi konflik fisik dan perkara
hukum di pengadilan. Terdapat pertentangan prinsip keadilan, dimana keadilan hukum
menurut peraturan perundang-undangan berhadapan dengan fakta sosial masyarakat
pemegang hak yang merasakan ketidakadilan dan menganggap kompensasi pemerintah
tidak sebanding dengan dampak yang akan dialami oleh masyarakat.
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji prinsip keadilan dalam
pemberian kompensasi, mengetahui dan mengkaji penyebab terjadinya perbedaan
prinsip keadilan antara pemerintah dan masyarakat, serta mengkaji solusi atas
perbedaan prinsip keadilan dalam kerangka penelitian hukum normatif.