Pertumbuhan jumlah penduduk semakin meningkat, khususnya di kota-kota
besar seperti Kota Surakarta. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk,
tingkat kepadatan penduduk juga semakin tinggi. Hal ini mengakibatkan semakin
terbatasnya lahan terutama di area perkotaan. Semakin banyaknya penduduk, maka
kebutuhan juga semakin banyak. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut,
dibutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Sumber daya alam yang digunakan
terus-menerus, lama-kelamaan akan menipis. Hal ini berdampak pada kerusakan
lingkungan. Kerusakan lingkungan diperparah dengan pencemaran lingkungan baik
itu dari polusi maupun sampah.
Fasilitas pelayanan masyarakat seperti balai kota yang disediakan oleh
pemerintah, khususnya pemerintah kota harus ditingkatkan untuk mengimbangi
kebutuhan masyarakat. Balai kota sebagai tempat pelayanan publik harus dapat
mewadahi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pembuatan surat, izin, dan
kebutuhan administrasi lainnya. Pelayanan publik seperti perizinan yang berbelit
membuat proses pelayanan menjadi lama. Persebaran gedung yang cukup jauh juga
membuat masyarakat harus berpindah-pindah gedung untuk mengurus surat
ataupun izin dimana hal tersebut dinilai kurang efektif. Pelayanan publik harus
dapat dilakukan dengan baik dan cepat, sehingga masyarakat dapat merasakan
pelayanan yang memuaskan.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka muncul ide untuk mewujudkan
balai kota yang dirancang vertikal yang dapat memberikan pelayanan publik yang
baik dan cepat melalui pengolahan tata ruang dalam dan tata ruang luar dengan
pendekatan Green Architecture atau sering disebut dengan arsitektur hijau yang
menyatu dengan alam untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang terjadi.