Rezim terpilih berdasarkan pemilu seringkali mengalami problematika apabila
dihubungkan kepada pembentukan kabinet. Permasalahan akan semakin rumit
apabila rezim terpilih (presiden) merupakan petahana. Pada periode kedua, dapat
dimungkinkan terjadinya perombakan kabinet dalam pemerintahan. Perombakan
postur kabinet bukanlah perkara yang mudah. Adanya perombakan tentu saja
melambangkan masa transisi dan mencerminkan bentuk evaluasi atas kabinet yang
lalu, sehingga di masa depan rezim terpilih tersebut dapat menemukan formula yang
ideal bagi negara. Dugaan atau asumsi bahwa hasil perombakan kabinet terkadang
sarat akan kepentingan politik juga tidak dapat dihindari. Meskipun dalam
pelaksanaan, presiden terpilih selaku pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi
memiliki hak prerogatif dalam memilih menteri, hak tersebut seringkali
bersinggungan dengan kepentingan dari koalisi partai yang mendukungnya. Maka
sering terjadi kompleksitas saat seorang presiden dihadapkan oleh hak prerogatifnya
dalam pengangkatan menteri. Disisi lain, presiden dapat saja menunjuk menteri yang
berasal dari kalangan koalisi partai politiknya, dan disisi lain, presiden juga dapat saja
menunjuk seseorang untuk diangkat menjadi menteri yang berasal dari kalangan
profesional diluar koalisi partai politik yang mengusungnya. Selain banyaknya
penafsiran atas hak prerogatif, undang-undang yang mengatur mengenai
pengangkatan menteri juga tidak memberikan ketegasan mengenai komposisi seperti
apa yang memungkinkan seseorang untuk menjabat sebagai menteri. Sehingga
ketentuan hak prerogatif dan ketentuan hukum yang berlaku pun dapat disusupi oleh
kepentingan politis.