Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan merupakan program
sejuta rumah murah yang dibuat oleh Pemerintah guna mengurangi jumlah
kekurangan rumah tinggal bagi masyarakat perumahan dan mengurangi permukiman
kumuh yang ada di setiap daerah di Indonesia. Terdapat persoalan dalam proses
perizinan pembangunan perumahan bagi MBR. Tujuan Penelitian ini adalah untuk
mengetahui proses perizinan pembangunan perumahan bagi MBR, kendala yang
dihadapi dalam proses pembangunan perumahan bagi MBR, dan solusi yang
ditawarkan untuk mengatasi kendala pembangunan perumahan bagi MBR.
Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif yang berfokus pada
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kajian terhadap
Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten
Sleman. Kesimpulan dari penulis terkait proses perizinan diketahui bahwa
DPMPPT (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) cukup baik
dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan perumahan murah bagi
masyarakat berpenghasilan rendah. Akan tetapi jika memperhatikan keadaan yang
sebenarnya dilapangan pengembang masih terkendala proses perizinan hingga bisa
bertahun-tahun. Dengan kondisi yang sedemikian rupa membuat masyarakat yang
ingin maupun sudah membeli perumahan MBR menjadi terkena imbasnya.
Berdasarkan persoalan-persoalan yang ada secara fakta, baik pemerintah pusat dan
daerah, perusahaan pengembang dan masyarakat harus bisa saling bersinergi dan
berkomunikasi untuk segera mewujudkan program rumah subsidi sejuta rumah ini
dan merata untuk mengurangi permasalahan jumlah kekurangan perumahan,
mengurangi rumah kumuh dan memajukan negara Indonesia.