Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-
XVII/2019 adalah putusan yang dibuat untuk memutuskan perkara jaminan
fidusia. Setiap putusan yang dibuat oleh lembaga peradilan pasti memiliki akibat
hukum bagi para pihak. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apa
saja akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
18/PUU-XVII/2019 bagi kreditur.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif, sehingga
data primer merupakan data yang utama dan data sekunder sebagai data
pendukung. Penarikan simpulan dalam penelitian ini menggunakan metode
berfikir deduktif. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah
hilangnya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi kreditur. Salah satu contohnya
ialah kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia
saat debitur wanprestasi jika tidak debitur tidak mengakui adanya wanprestasi dan
tidak ingin menyerahkan obyek jaminan fidusia secara sukarela. Oleh karena itu,
putusan tersebut hanya menguntungkan satu pihak, yaitu debitur.
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara seharusnya
memberi putusan yang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua
pihak. Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan dengan isi dan kata yang
jelas, sehingga putusan tersebut dapat dimengerti dan tidak menimbulkan
perbedaan tafsir.