Dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga perbankan, pada tahun 2004 pemerintah membentuk Lembaga Penjamin Simpanan sebagai perwujudan pelindungan hukum yang eksplisit. Selanjutnya pada tahun 2016 terdapat UU PPKSK, yang membawa konsekuensi yuridis terhadap tugas dan kewenangan LPS. Buku ini mengupas kajian konsekuensi yuridis kehadiran UU PPKSK terhadap Lembaga Penjamin Simpanan.
Diharapkan buku ini dapat memberikan manfaat konseptual bagi kalangan akademisi, mahasiswa, dosen
maupun kalangan praktisi dan masyarakat pada umumnya
dalam memahami tugas dan kewenangan LPS setelah lahirnya UU PPKSK.