Malpraktek masih banyak terjadi, baik yang dilakukan rumah sakit maupun dokter. Padahal
sudah ada bebrapa perangkat hukum yang mengatur rumah sakit, serta praktek kedokteran dengan
sanksi-sanksinya bagi pelanggar hukum kesehatan. Dalam penelitian ini dirumuskan tiga
permasalahan, yakni: ketentuan hukum pidana untuk malpraktek, penegakan hukumnya, serta
kebijakan hukum ke depan yang lebih baik untuk mencegah dan menanggulangi malpraktek demi
pemenuhan hak pasien secara optimal. Metode Penelitian yang dipergunakan adalah metode
penilitian normatif dengan mengkaji aspek hukum pidana dalam hukum kesehatan tentang
malpraktek, modus-modus malpraktek yang masih terjadi, serta teori dan pendapat ahli untuk usulan
kebijakan hukum yang lebih baik. Dari analisis secara kualitatif terhadap data bahan hukum primer
dan sekunder, diperoleh ahsil sebagai berikut. Pertama, aspek hukum pidana dalam hukum
Kesehatan belum lengkap dalam mengatur malpraktek. Kedua, penegakan hukum terhadap dugaan
malpraktik Rumah Sakit secara pidana belum optimal karena kuranglengkapnya peranhkat hukum
pidana dan acara pidananya. Ketiga, perlu kebijakan hukum pidana yang komprehensif yang
memberikan hak pasien secara optimal dalam hal terjadi malpraktek.