Penelitian ini hendak menganalisis tentang pertama, bagaimana Hukum Perdata Indonesia menetapkan kriteria penyandang disabilitas yang tidak cakap dan harus ditaruh
di bawah pengampuan dan kedua, bagaimana perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mental bipolar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif empiris yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundangundangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan peraturan terkait lainnya, dan data primer berupa hasil wawancara dengan penyandang bipolar maupun dengan narasumber di bidang ilmu kesehatan jiwa maupun bidang hukum.