Tesis ini mebahas tentang perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh sesama jenis. Penulisan tesis ini bertujuan untuk menjawab 2 permasalahan, yaitu Bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh sesama jenis, dan Bagaimana bentuk pengaturan pengancaman pidana dalam pemerkosaan yang dilakukan oleh sesama jenis di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan politik hukum pidana dan sosiologi hukum. Sumber data berupa data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir induktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori politik hukum pidana dan teori penegakan hukum digunakan sebagai bahan analisis terhadap hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan hukum terhadap kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh sesama jenis tidak berjalan optimal. Hal tersebut dapat dipahami bahwa secara umum perbuatan pemerkosaan hanya melihat sebab akibatnya dilakukan oleh lawan jenis, sedangkan pemerkosaan sesama jenis hanya dikenai aturan pencabulan. Konsep hukum pidana saat ini, meskipun tidak sesuai dengan perkembangan serta dinamika kejahatan pemerkosaan sesama jenis yang mempengaruhi tindak kejahatan, maka aturan hukum pidana yang sudah ada juga dapat dimodifikasi berbentuk Rancangan Undang-Undang (RUU KUHP, RUU Perlindungan Saksi dan Korban, maupun RUU Penghapusan Kekerasan Seksual).
Politik hukum, Kejahatan, Perkosaan, Sesama Jenis