Bala, Magareth (2019) PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PASCA LAHIRNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018. S2 thesis, UAJY.

[thumbnail of HALAMAN JUDUL]
Preview
 Text (HALAMAN JUDUL)
MIH02512 0.pdf
Download (852kB) | Preview
[thumbnail of BAB I]
Preview
 Text (BAB I)
MIH02512 1.pdf
Download (368kB) | Preview
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
MIH02512 2.pdf
Restricted to Registered users only
Download (220kB)
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
MIH02512 3.pdf
Restricted to Registered users only
Download (153kB)
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
MIH02512 4.pdf
Restricted to Registered users only
Download (598kB)
[thumbnail of BAB V]
Preview
 Text (BAB V)
MIH02512 5.pdf
Download (247kB) | Preview

Abstract

Pemerintah Daerah Kabupaten TTU melalui Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), menjalankan fungsi pengembangan
iklim penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, merubah pola
penyelenggaraan pelayanan. Identifikasi kondisi faktual mejadi kebutuhan yang
penting untuk menjadi bahan evaluasi perbaikan kualitas penyelenggaraan
pelayanan pada unit kerja ini.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan
terpadu satu pintu terintegrasi secara elektronik pada DPMPTSP Kabupaten TTU.
Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang
menjadi kendala, diantaranya: integrasi antara perangkat daerah teknis terkait
dengan DPMPTSP belum efektif dilaksanakan, petugas layanan yang belum
dibekali dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang aplikasi Online
Single Submission (OSS), dan terkait sarana pendukung yang belum memadai.
Indikasi dari kendala-kendala diatas dapat dilihat dari pelayanan perizinan yang
seharusnya dilakukan terpadu pada kantor DPMPTSP namun dalam
pelaksanaannya pemohon harus juga mengurus kelengkapan administrasi lainnya
pada perangkat teknis terkait. Selain itu prosedur kerja internal yang tidak dimiliki
oleh DPMPTSP Kabupaten TTU juga berdampak pada kinerja organisasi untuk
mewujudkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Berdasarkan keadaan faktual tersebut maka dapat disimpulkan beberapa
hal berikut: pertama, penyelenggaraan pelayanan perizinan terintegrasi secara
elektronik pada DPMPTSP Kabupaten TTU belum sepenuhnya sesuai dengan
standar pelayanan sebagaimana ditetapkan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik;
kedua, perlu ada perencanaan strategis dengan perangkat teknis terkait untuk
menyelesaikan kendala bersama; ketiga, dibutuhkan komitmen bersama dan
dukungan pemerintah daerah melalui pengefektifan satgas percepatan berusaha.

Item Type: Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords: Pelayanan terpadu satu pintu, organisasi publik, pelayanan secara elektronik, standar pelayanan publik.
Subjects: Magister Ilmu Hukum > Hukum Bisnis
Divisions: Pasca Sarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Users 5930 not found.
Date Deposited: 15 Jan 2020 02:22
Last Modified: 15 Jan 2020 04:27
URI: https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/20860

Actions (login required)

View Item
View Item