Kecamatan Kuta Selatan merupakan salah satu kawasan objek pariwisata yang
terletak di Kabupaten Badung, Bali. Penggunaan transportasi sepeda motor di
daerah ini tidak lagi di dominasi oleh kalangan masyarakat yang sudah dewasa
untuk bekerja tetapi juga digunakan oleh anak-anak untuk pergi ke sekolah. Salah
satu bentuk pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang sering terjadi adalah
tidak mengenakan atribut pelindung lengkap. Selain itu masih banyak pelanggaran
lalu lintas yang sering dilakukan pengguna sepeda motor seperti penerobosan
lampu lalu lintas, tidak menyalakan lampu utama pada siang hari, melanggar batas
kecepatan aman dalam berkendara, dan lain-lainnya. Itulah mengapa studi tentang
Perilaku Pengguna Sepeda Motor Dalam Mengutamkan Kesalamatan Berlalu
Lintas di Kecamatan Kuta Selatan,Bali dilakukan. Tujuannya adalah untuk
mengetahui karakteristik maupun perilaku pengguna sepeda motor, sehingga dari
hasil identifikasi tersebut dapat direkomendasikan solusi untuk meminimalisir
dampak negatif yang ada.
Dalam penelitian ini, jumlah responden yang akan diambil adalah sebanyak 100
responden.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan
kuesioner kepada masyarakat Kelurahan Jimbaran khususnya yang menggunakan
sepeda motor dari berbagai usia, pekerjaan dan jenis kelamin. Ada 2 jenis data yang
dikumpulkan, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian yang digunakan pada
penyebaran kuesioner ini menggunakan skala Likert. Setelah itu dilakukan
pemberian skor kuesioner, kemudian dilakukan uji validitas, reliabilitas, analisis
mean, dan rank.
Hasil penelitian ini sudah menunjukkan bahwa kelengkapan dan perilaku
pengendara sepeda motor di Kecamatan Kuta Selatan, Bali sudah berperilaku baik.
Hasil ini dapat dilihat dari rata-rata analisis mean yang menunjukkan nilai >3,00.
Namun masih ada satu perilaku buruk yang ditunjukkan dengan nilai mean 2,93
dengan jenis pelanggaran mengendarai motor di atas trotoar saat menghindari
kemacetan. Maka diberikan rekomendasi solusi untuk meminimalisir dampak
negatif tersebut dengan penyediaan petugas kepolisisan untuk mengatur lalu lintas
saat terjadi kemacetan, pengadaan pos polisi penjagaan, memberikan kampanye
dan sosislisasi kepada masyarakat, dan memberikan penindakan secara tegas bagi
perilaku pelanggar aturan lalu lintas.