Latar belakang dilakukan penelitian ini, karena semakin banyaknya iklan
luar ruang yang bermunculan. Iklan luar ruang seakan berlomba untuk
mendapatkan perhatian khalayak, hal semacam itu terjadi hingga ke daerah-daerah
kecil salah satunya Gunungkidul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
peraturan dan implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Gunungkidul
dalam penataan iklan luar ruang. Penelitian ini menggunakan sebuah studi
deskriptif kualitatif mengenai penempatan iklan luar ruang di Gunungkidul.
Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan juga observasi di lapangan.
Teori utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah media luar ruang, peraturan
penempatan iklan luar ruang, implementasi penataan iklan luar ruang, dan etika
dan estetika iklan luar ruang.
Peraturan dalam hal ini adalah acuan yang digunakan oleh Pemerintah
Daerah Gunungkidul dalam hal penataan iklan luar ruang, kemudian untuk
implementasi yaitu untuk mengetahui instansi-instansi di Gunungkidul yang
mengurusi iklan luar ruang seperti Kantor Pelayanan Terpadu yang mengurusi
perijinan, BPPKAD bagian pengurusan pajak, DPU bagian pengurusan tata letak
dan teknis pemasangan iklan, Sat Pol PP yang mengurusi tentang pendataan dan
evaluasi di lapangan.
Pemerintah Daerah Gunungkidul dalam pelaksanaannya menggunakan
acuan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2008 tentang ijin penyelenggaraan reklame
dan juga Peraturan Daerah No 4 Tahun 2008 tentang pajak reklame. Peraturan
yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Gunungkidul sudah memperhatikan
aspek ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, kesehatan, kenyamanan,
keindahan, dan kepentingan pembangunan. Peraturan tersebut juga mengatur
mengenai tata letak, pola dan dimensi, jenis iklan, jumlah iklan, bahasa yang
digunakan, dan juga struktur rangka iklan luar ruang.
Implementasi yang terjadi di lapangan masih terdapat beberapa
pelanggaran dalam penempatan iklan luar ruang di Gunungkidul, hal tersebut
dikarenakan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah banyaknya instansi
di Gunungkidul yang mengurusi penataan iklan luar ruang, sehingga kurang
koordinasi antar instansi. Faktor yang lain karena Gunungkidul belum mempunyai
masterplan reklame, sehingga peraturan yang dipunyai oleh Pemerintah Daerah
Gunungkidul kurang rinci dalam hal penataan iklan luar ruang. Sehingga dengan
kata lain masterplan reklame harus segera dibuat oleh Pemerintah Gunungkidul
agar iklan luar ruang dapat tertata dengan baik sehingga dapat menghasilkan
pemasukan daerah berupa pajak.