Entitas dari organisasi modern tercermin (birokrasi) lewat tindakan kerja
yang berlangsung di dalamnya diformat oleh seperangkat peraturan. Aktivitas
kerja yang berlangsung di dalammnya hanya sekedar mengikuti tata aturan yang
telah dibuat. Tujuannya adalah agar tercipta keteraraturan dalam proses kerja.
Namun berdasarkan hasil temuan lapangan yang dijumpai dalam penanganan
program pendidikan inklusi ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan nilainilai
birokratsisasi, seperti adanya kekurangan kebutuhan personil dalam pos
jabatan di Sub Bid Ekososbud, kemudian multi tafsir terhadap jobs description
dan terjadinya peralihan tugas. Ketiga hal itu menandakan adanya kondisi
disorganisasi birokrasi. Berangkat dari temuan itu, rumusan masalah dalam
Karya Tulis Ilmiah ini adalah: Bagaimana disorganisasi birokrasi yang terjadi di
Bappeda Kota Yogyakarta dalam penanganan Program Pendidikan Inklusi?
Disorganisasi adalah konsep yang mengarah pada terjadinya kekacauan kerja
dalam organisasi, dimana ada elemen di dalam struktur yang tidak mernjalankan
fungsinya sebagimana mestinya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadinya disorganisasi
birokrasi baik dalam penerapan aturan pembagian kerja maupun dalam menata
komposisi jumlah personil. Program pendidikan inklusi berdasarkan peraturan
organisasi adalah tugas dari Sub Bid Ekososbud, namun praktek di lapangan
program tersebut ditangani oleh Sub Bid Litbang. Disorganisasi yang juga terjadi
dalam kaitannya dengan peraturan yakni, adanya multi tafsir terhadap peraturan
yang menata mengenai pembagian kerja. Adanya pemahaman yang beragam
mengenai program pendidikan inklusi adalah tugas Sub Bid Ekososbud ataukah
Sub Bid Litbang. Disorganisasi yang ketiga yakni, keadaan jumlah personil pada
Sub Bid Ekososbud tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Ketiga hal ini
adalah bentuk disorganisasi dalam birokrasim sebab sebagai sebuah organisasi
modern, hal-hal itu sebenarnya sudah diantisipasi sejak awal.
Birokrasi adalah sebuah sistem yang pada prinsipnya menghendaki
keteraturan dalam lingkungan kerja untuk terciptanya keteraturan, tata aturan yang
telah dibuat harus diterapkan sebagimana bunyinya. Hal-hal yang memicu
terjadinya kondisi disorganisasi perlu segera dibenahi. Saran yang diberikan
adalah Bappeda perlu menambah pegawai dengan mengikutseratakan data-data
yang kuat yang menunjukkan Sub Bid Ekososbud mengalami kekurangan
personil. Kemudian berkaitan dengan adanya multi tafsir yang beragam terhadap
jobs description yakni perlu dilakukan evaluasi terhadap departemenisasi secara
lebih spesifik agar setiap unit kerja memperoleh kejelasan akan tugas dan
tanggungjawab serta fungsi yang harus dimainkannya. Dengan terpenuhinya
kebutuhan personil dan adanya struktur organisasi yang jelas dalam memetakan
tugas, persoalan peralihan tugas akan dapat diantisipasi.