Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing (Perpres TKA) telah ditandatangani oleh Presiden Republik
Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 26 Maret 2018. Penandatangan
tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan
ketersediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal melalui perbaikan iklim
investasi. Perbaikan iklim investasi dilakukan dengan menyederhanakan prosedur
dan proses birokrasi perizinan bagi TKA. Penyederhanaan tersebut merupakan
keniscayaan mengingat Indonesia telah menyepakati sejumlah perjanjian
perdagangan bebas sejak tahun 1994. Perjanjian-perjanjian perdagangan bebas
tersebut membuat pasar domestik Indonesia menjadi lebih terbuka dan bebas
terhadap mobilitas barang, jasa, investasi asing, serta TKA dari negara lain. Pasar
domestik sebuah negara menjadi lebih terbuka dan bebas tersebut dapat dilihat
sebagai sebuah fenomena neoliberalisme dalam hubungan internasional antar
negara. Namun, fenomena tersebut berpotensi menimbulkan sejumlah
permasalahan mendasar dalam pasar domestik sebuah negara.
Penandatanganan Perpres TKA menjadi komoditas yang digunakan oleh
media untuk merefleksikan dan mengkonstruksi opini publik melalui kartun
editorial, seperti kartun editorial Impor Tenaga Kerja yang dimuat dalam portal
berita, Rakyat Merdeka Online (RMOL.co) pada tanggal 6 April 2018. Kartun
editorial tersebut memenuhi tiga dari lima elemen dasar yang dimiliki sebuah
kartun editorial. Kartun editorial Impor Tenaga Kerja mengomentari
penadatanganan Perpes TKA menggunakan tanda-tanda yang mencerminkan
nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Tanda-tanda tersebut akan dianalisis
menggunakan menggunakan semiotika konotasi Roland Barthes. Analisis
semiotika tersebut membantu untuk membedah dan menjelaskan relasi antara
tanda, budaya, dan makna, serta mengungkapkan mitos yang terdapat dalam
sebuah kartun editorial tersebut. Hasil analisis semiotika konotasi terhadap kartun
editorial Impor Tenaga Kerja menunjukkan bahwa mitos yang direpresentasikan
dalam kartun editorial tersebut adalah neoliberalisme.