Kematian wartawan Udin menjadi potret buram kebebasan pers di
Indonesia. Kasus Udin merupakan bentuk pelanggaran HAM, di mana pemerintah,
khususnya kepolisian berkewajiban untuk menyelesaikannya. Masyarakat berharap
kasus Udin segera terselesaikan tanpa berlarut-larut. Namun dalam prosesnya,
hingga 20 kali pergantian Kapolda, kasus Udin belum terselesaikan. Masyarakat
yang tergabung dalam kegiatan kamisan senantiasa mengingatkan pemerintah
untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, termasuk
kasus Udin. Selama ini, masyarakat hanya menerima janji penyelesaian yang
disampaikan oleh Kapolda DIY. Setiap pernyataan yang disampaikan Kapolda
DIY, lebih bertujuan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat dari pada
melaporkan sejauh mana perkembangan kasus Udin.
Penelitian ini membahas bagaimana Kapolda DIY memenuhi karakter
retorika deliberatif dalam setiap pernyataannya sehingga mampu mendapatkan
simpati dan kepercayaan dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah dokumentasi, dengan mengumpulkan berita-berita
pernyataan yang disampaikan Kapolda DIY. Pernyataan-pernyataan Kapolda DIY
dianalisis menggunakan teori retorika.
Hasil penelitian ini adalah pembahasan mengenai pernyataan Kapolda DIY
dari kacamata teori retorika deliberatif. Pernyataan Kapolda DIY memanfaatkan
strategi retorika, yaitu penggunaan ethos, pathos dan logos. Meskipun pada
akhirnya penggunaan ethos dan logos tidak berjalan dengan lancar. Berdasarkan
analisis pernyataan yang disampaikan 8 Kapolda DIY, kesimpulan dari penelitian
ini adalah bahwa tidak harus semua strategi (ethos, pathos dan logos) digunakan
dalam pernyataan yang disampaikan. Seorang pembicara dapat berfokus pada
penggunaan salah satu strategi, yaitu ethos, pathos maupun logos.