Perdebatan dan pertentangan kehadiran Ahmadiyah di Indonesia sudah terjadi sejak lama, yang
kemudian memicu tindakan-tindakan anarkis yang dialamatkan kepada penganut aliran Ahmadiyah.
Pemerintah melalui Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung kemudian menerbitkan
surat keputusan bersama tentang aliran Ahmadiyah. Tujuan produk hukum ini, pemerintah membekukan
segenap aktivitas penganut dan kepengurusan Ahmadiyah, serta menjaga dan mengatur keamanan dan
stabilitas negara yang terganggu karena ulah anarkis yang ditujukan kepada penganut aliran Ahmadiyah.
Dalam penerapan di masyarakat, SKB tentang Ahmadiyah ini justru menimbulkan beragam
permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagian kalangan menilai bahwa peraturan ini
cacat hukum, karena landasan hukum yang digunakan menerbitkan SKB ini dianggap tidak jelas. Selain
itu, dalam proses penerbitan SKB ini, pemerintah lebih tunduk pada sebuah organisasi masyarakat
daripada tunduk kepada konstitusi. Karena kurangnya sosialisasi pemerintah atas SKB ini, justru
kemudian menimbulkan beragam tafsiran di kalangan masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa SKB
Ahmadiyah merupakan keputusan pemerintah untuk membubarkannya.
Penelitian mengenai surat keputusan bersama tentang Ahmadiyah di Suara Pembaruan merupakan
studi kualitatif analisis framing yang menggunakan artikel-artikel surat kabar. Surat kabar objek
penelitian diambil dari surat kabar harian Suara Pembaruan. Rentang waktu yang dambil adalah selama
periode 10 Juni-10 Juli 2008, pasca penerbitan surat keputusan bersama tentang Ahmadiyah pada 9 Juni
2008, malam. Dalam rentang waktu tersebut Suara Pembaruan mengulas permasalahan SKB Ahmadiyah
dalam empat edisi berita. Dalam empat edisi pemberitaan, Suara Pembaruan menampilkan penolakanpenolakan
terhadap terbitnya SKB Ahmadiyah.
Hasil penelitian ini akan menjabarkan pandangan Suara Pembaruan terkait permasalahan
penerbitan SKB Ahmadiyah. Berkaitan dengan penerbitan SKB Ahmadiyah, Suara Pembaruan memiliki
sudut pandang tersendiri. Pertama, Suara Pembaruan memandang permasalahan SKB Ahmadiyah
sebagai permasalahan yang dilatar belakangi hukum dan undang-undang. Kedua, penolakan yang muncul
dalam pemberitaan Suara Pembaruan, bukan merupakan satu wujud pembelaan Suara Pembaruan
terhadap keberadaan aliran Ahmadiyah dan penganutnya. Penolakan ini didasari karena pemerintah
menerbitkan sebuah keputusan yang dianggap diskriminatif dan tidak sesuai dengan Undang-undang
dasar 1945 serta semboyan negara.
Penelitian ini memberikan beberapa saran, yang pertama adalah kejelasan dari sikap Suara
Pembaruan dalam menanggapi permasalahan. Kedua, penampilan narasumber sebaiknya yang
bersinggungan langsung dengan konflik. Ketiga, grafik akan semakin menambah kejelasan dari berita itu
sendiri.