Perampasan tanah bukan fenomena baru. Perampasan lahan yang terjadi
seringkali menimbulkan konflik dan perseturuan di berbagai pihak. Berbagai
bentuk konflik penggunaan lahan ini diantaranya di Urut Sewu. Pihak yang
terlihat dalam konflik ini adalah aparat TNI-AD. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui dampak sosial konflik lahan di Urut Sewu dilihat
dari persepsi, tindakan, dan respon warga. Penelitian ini diharapkan
memberikan kontribusi pada semua pihak seperti pemerintah, LSM, dan
kepada teman-teman mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen.
Hasil penelitian ini menunjukkan konflik yang terjadi mempunyai unsur
kepentingan. Dari pihak TNI-AD mengklaim tanah tersebut atas kepentingan
latihan menembak dan uji coba senjata sedangkan warga mempunyai
kepentingan untuk bertani dan mempunyai hak milik di area tersebut.
Dampak sosial penggunaan lahan di Urut Sewu dalam penelitian ini, pertama
dari persepsi warga terhadap tentara tidak ada kepercayaan, persepsi warga
terhadap pemerintahan desa terlihat lebih aktif dalam menyelesaikan konflik,
dan persepsi terhadap norma yang diungkapkan secara lisan sekarang tidak
efektif. Kedua, Dari tindakan warga terhadap tentara tidak ada interaksi, kerja
sama yang baik. Pemanfaatan media sosial lebih aktif untuk menyebarluaskan
dan meminta bantuan kepada pihak luar, dan tindakan peran agamawan
menjadi mediator, pembawa doa, trauma healer. Ketiga, dari respon warga
melihat konflik yang terjadi membuat tadisi baru “peringatan 16 April 2011”
yang dilakukan setiap tahun untuk menolak lupa, pembaharuan budaya 1
Suro yang dikemas dengan kegiatan perlawanan, serta belajar tentang konflik
agraria, membangun jejaring, dan bagaimana mengkoordinir. Keempat
peneliti menemukan ada aspek lingkungan dimana warga merasa tidak