Dalam hal terjadi PHK pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon atau
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Komponen upah
yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan
uang penggantian hak yang seharusnya diterima terdiri dari upah pkok dan segala macam
bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada buruh dan keluarganya. PHK
merupakan upaya terakhir setelah upaya lain tidak berhasil dilakukan untu menghindarinya.
Untuk itu maksud melakukan PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dengan serikat buruh
atau dengan buruh. Permasalahan akan terjadi apabila buruh yang bersangkutan tidak menjadi
anggota serikat buruh. Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, PHK hanya
dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
Penelitian dengan judul “Kebijakan Pemberian Pesangon untuk Kesejahteraan
Karyawan PT. Redtroindo Nusantara Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja”. Penelitian
ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah pengambilan keputusan,
kesejahteraan sosial dan teori pertukaran sosial.
Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa PHK
menimbulkan kewajiban untuk memberikan kompensasi PHK bagi buruh. Semakin banyak
buruh yang di-PHK dan semakin tinggi masa kerja buruh, maka semakin tingi pula biaya
kompensasi yang harus disiapkan oleh pengusaha.