Pembatasan tenure (masa perikatan audit) merupakan usaha untuk
mencegah auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga menggangu
independensi auditor. Salah satu anjuran adalah ketentuan pergantian KAP dan
auditor secara wajib (mandatory) yang dilandasi peraturan. Pemberian jasa audit
umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling
lama untuk 6 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik
paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Namun pada tahun 2015
dikerluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015
bahwa tidak ada pembatasan pemberian jasa audit oleh KAP.
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh afiliasi
KAP, opini audit, return on assets dan leverage terhadap pergantian Kantor
Akuntan Publik. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2013 – 2017. Alat analisis yang digunakan adalah analisis
regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa afiliasi Kantor Akuntan Publik, opini
audit dan leverage tidak berpengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik.
Return on assets berpengaruh negatif terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik.